Dana Desa 2025: Pemerintah Alokasikan Rp71 Triliun untuk Pembangunan Desa
Pemerintah resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 melalui Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024. Salah satu komponen penting dalam kebijakan ini adalah penganggaran Dana Desa sebesar Rp71 triliun. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa di seluruh Indonesia.
Komposisi Anggaran Dana Desa Tahun 2025
Dana Desa tahun 2025 terdiri dari dua elemen utama, yaitu:
Rp69 ...
Latar Belakang
melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran ...
Pemerintahan Desa memiliki beragam aktivitas dan harus diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Beragam aktivitas dan deadline yang dimiliki biasa akan membuat bingung jika tidak terorganisir dengan baik. Agar semua aktivitas dan kegiatan dapat terjadwal dengan baik, Pemerintahan Desa seharusnya memliki jadwal kegiatan harian, bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan agar tidak ada kegiatan atau aktivitas yang terlewat dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Berbeda dengan kegiatan personal, kegiatan Pemerintahan ...
Latar Belakang
mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara ...
Latar Belakang
melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan ...
Latar Belakang
untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas Desa dan untuk mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan
Dasar Hukum
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan ...
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
Secara umum, alur permohonan Informasi Publik adalah sebagai berikut:
Pemohon Informasi dapat mengajukan permohonan informasi yang dibutuhkan pada PPID baik ...
PPID Desa Rancaekek Wetan berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk :
Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang‐Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Desa Rancaekek Wetan yang berorientasi pada pelayanan publik;
Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
Menyediakan daftar informasi ...
Undang-Undang
1.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah
1.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25px Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Komisi Informasi
1.
Peraturan ...
STRATEGI PENDAMPINGAN PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENURUNAN STUNTING DI DESA
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KONVERGENSI STUNTING DI DESA
Rancaekek Wetan Maju Menuju Lingkungan Bersih dengan Program Pemilahan Sampah
Desa Rancaekek Wetan Bergerak Menuju Generasi Emas dengan Program PMT
TAHAPAN PEMILU 2024 TELAH DIMULAI, INILAH JADWAL TAHAPANNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
CARA CEK NAMA DI DAFTAR PEMILIH MELALUI DPT ONLINE
OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA 3% (TIGA PERSEN) DARI DANA DESA
SDGs DESA DAN PENERAPANNYA KE DALAM RKP DESA DAN RPJM DESA
BUKU SAKU KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
BLT DANA DESA DIGANTI JADI BLT KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2023
TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET DESA
SATLINMAS GANTI SERAGAM, DITJEN BINA ADWIL LAKUKAN SOSIALISASI
